Artikel: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

Judul

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

Isi

Oleh : Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis,MA

Makalah disampaikan di depan peserta
Seminar Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan memanfaatkan
Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Dalam Mendukung
Pembangunan Di Era Otonomi Daerah, Hotel Sibayak, 29-30 Juli 2003


Pendahuluan
Keberhasilan pembangunan paling tidak ditentukan oleh dua faktor yaitu kualitas sumber daya manusia yang menjadi aktor sekaligus obyek pembangunan itu dan sumber daya alam yang menjadi bahan baku proses pembangunan. Kualitas SDM itu tidaklah datang begitu saja akan tetapi melalui proses yang panjang yang diawali oleh pembinaan di dalam keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga adalah menempati posisi penting di dalam keseluruhan proses penciptaan SDM yang mapan.
Di depan kita sekarang ini sedang berlangsung suatu proses perkembangan kehidupan keluarga yang dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam mulai dari yang sangat pesimis maupun yang sangat optimis. Bahaya besar yang akan mengancam kelangsungan kita sebagai sebuah bangsa yaitu mulai lunturnya jati diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, titik persoalannya adalah pembangunan SDM itu harus ditempuh melalui pembinaan ketahanan keluarga karena keluargalah kunci semua persoalan dalam menuju kepada terwujudnya keluarga berkualitas pada tahun 2015.

Persoalan Di Seputar SDM Kita
Upaya pada masa lalu dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ditempuh dengan berbagai teknik pendekatan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya memperkenalkan informasi kepada masyarakat tentang perlunya dilakukan rekayasa dan intervensi terhadap kondisi sumber daya manusia Indonesia di tengah-tengah pola berpikir masyarakat kita yang umumnya bersikap fatalis atau menyerah kepada nasib karena hal itu dipandang berada di luar jangkauan pikiran manusia. Akan tetapi dengan terus menerus meperkenalkan keanehan itu kepada masyarakat kemudian membuat mereka semakin terbiasa dengan keanehan itu. Karena itu cerita tentang program KB adalah suatu riwayat panjang tentang upaya membangun jaringan komunikasi, informasi dan edukasi yang tiada habis-habisnya dengan memanfaatkan seluruh pranata sosial sehingga terbentuklah opini tentang keluarga kecil dan sejahtera.
Upaya itu kemudian membuahkan berbagai hasil yang sekarang telah dirasakan pentingnya oleh masyarakat. Dengan berpatokan kepasa SDKI dan SUSENAS, maka hasil yang dicapai itu antara lain adalah terjadinya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari yang semula 2,60 % pada tahun 1971-1980 menjadi 1,20 % pada periode 1990-2000. Kemudian jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 5,39 orang (1980) menjadi 4,48 orang (2000). Selanjutnya, angka kesuburan yang tinggi pada awal program KB di Sumatera Utara yang mencapai 7,2 % per wanita subur berubah menjadi 3,66 % per wanita subur (2000). Di samping itu juga, terjadi peningkatan angka harapan hidup di daerah ini yaitu dari 65,8 pada tahun 1995 naik menjadi 66,7 pada tahun 2000, yang diikuti oleh kematian bayi turun dari 44,7 pada tahun 1995 menjadi 41,0 pada tahun 2000 (Executive Summary: hal. 1).
Keberhasilan yang ditunjukkan oleh data statistik di atas pada intinya adalah bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai indikator terwujudnya SDM berkualitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, masyarakat memiliki dasar pijakan keyakinan yang kuat yang bersumber dari ajaran agama. Dengan pijakan terhadap agama ini maka SDM kita akan memiliki kesadaran tentang makna keberadaannya di alam semesta ini dalam berinteraksi dengan lingkungan. Persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi oleh umat manusia tanpa dilandasi oleh pijakan kepada ajaran agama akan mengakibatkan kehidupan manusia akan kehilangan jati diri dan tentunya akan kehilangan orientasi tentang arti kehidupannya. Persoalan-persoalan besar itu antara lain adalah kemajemukan sosial yang semakin kentara, batas-batas idiologis dan geografis negara bangsa yang semakin relatif, tuntutan terhadap demokratisasi, menurunnya kesadaran moral, berkembangnya gagasan relativitas iman dan tuntutan peningkatan peran kaum perempuan.
Namun perlu pula disadari bahwa keyakinan terhadap keberagamaan ini hendaknya dapat mendorong tumbuhnya pandangan yang menyadari adanya kemajemukan anutan masyarakat sehingga masyarakat hidup berdampingan secara damai tanpa berupaya memaksakan sesuatu pandangan terhadap orang lain. Sehingga adanya kemajemukan keberagamaan ini disikapi dengan mengembangkan tradisi memperluas wawasan keberagamaan sehingga keterikatan terhadap agama bukan lagi pada sekedar simbol maupun institusi akan tetapi telah meningkat kepada makna filosofisnya. Dalam kaitan itulah kita mengharapkan munculnya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang penuh makna (meaningfull society) bukan sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki makna (meaningless society).
Kedua, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai sebagai modal mereka untuk menyikapi berbagai perubahan yang diakibatkan oleh modernisasi. Masyarakat yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai, tentunya, akan mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di dalam perjalanan panjang modernisasi dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi beban masyarakat. Dengan berbagai bentuk kompetisi yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat kita, maka SDM yang dapat berperan adalah mereka yang berkemampuan memberi nilai tambah pada setiap barang produksinya. Manakala jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan maka berbagai fasilitas pendidikan yang disediakan tidak akan dapat menampung jumlah penduduk usia sekolah. Akibatnya, akan terus terjadi pengangguran besar-besaran yang dapat berdampak pada lingkup pembangunan yang lebih luas seperti gangguan keamanan, tidak seimbangnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja dan lain sebagainya.
Ketiga, ketangguhan budaya masyarakat dalam menghadapi penetrasi budaya asing sehingga masyarakat kita dapat memasuki modernisasi itu dengan tetap berpijak pada jati dirinya. Tanpa adanya kekuatan budaya yang lentur terhadap berbagai perubahan dan figur pemimpin lokal yang dapat dijadikan idola oleh generasi muda, akan membuat mereka kurang akrab dengan budayanya dan pada saat itulah mereka akan mengalami alienasi dari lingkungannya karena adanya ketertundaan budaya (cultural lag) sebagai akibat dari kurangnya ketangguhan budaya lokal berhadapan dengan arus perubahan global. budaya yang baru belum mereka hasilkan sementara budaya lama telah mereka tinggalkan. Dalam kaitan itu, maka budaya-budaya lokal yang ada di daerah ini, dengan mengandalkan ketokohan para pemimpinnya, hendaknya tidak memilih sikap reaktif terhadap perubahan tetapi diharapkan bersikap proaktif namun tetap pada jati dirinya.
Keempat, masyarakat memiliki kearifan tradisional dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di seputar lingkungannya. Pada masa lalu masyarakat kita dengan mudah dapat menyelesaikan berbagai kasus konflik sosial yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki figur tradisional yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi manakala masyarakat ingin memperoleh pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi. Kualitas SDM yang dimiliki oleh pemimpin tradisional ini bukan hanya karena kemampuannya berperan sebagai perantara budaya (cultural broker) akan tetapi juga sebagai pembuat budaya sehingga setiap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah lahir dari keaerifan yang diajarkan oleh tokoh tradisional ini. Dalam kaitan inilah salah satu kesulitan institusi BKKBN melanjutkan program KB ini adalah semakin menipisnya tokoh primus interpares yang mampu menjembatani antara dunia tradisi dengan dunia moderen. Yang terjadi adalah sebagai akibat tersumbatnya proses kaderisasi pemimpin lokal ini, pemimpin tradisional lebih banyak bersikap reaktif dan apologetik terhadap berbagai perubahan. Belum lagi mereka telah tersaingi dalam kewibawaan dengan munculnya tokoh-tokoh profesional ke perdesaan seperti bidan, mantri, penyuluh pertanian, dokter, sarjana penggerak pembangunan perdesaan dan sebagainya.
Kelima, masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan keserasian sosial sehingga berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti perbedaan etnis, status sosial, wilayah tempat tinggal antara pantai barat dan timur, dan lain sebagainya dapat disikapi masyarakat secara proporsional. Masyarakat tidak merasakan adanya perbedaan itu sebagai trauma yang menakutkan akan tetapi keragaman itu dinikmati oleh masyarakat dalam suatu kehidupan yang dinamis dan kreatif. Hal ini tentunya berangkat dari kenyataan bahwa keragaman etnis yang terdapat di daerah ini di satu sisi sebagai peluang akan tetapi di sisi lain dapat mendorong terjadinya disintegrasi. Keuntungannya adalah masyarakat di daerah ini sekalipun misalnya mereka berbeda agama, akan tetapi mereka masih memiliki wadah lain untuk mewujudkan strategi integrasi sosial yaitu adat istiadat. Demikian pula sekalipun di antara mereka terjadi perbedaan adat dan etnis namun mereka juga masih memiliki alternatif membangun integrasi yaitu melalui kesamaan agama. Pola kehidupan inilah yang dapat diamati terjadi pada masyarakat Batak, Pakpak Dairi, Melayu Asahan, Simalungun, Jawa, Nias dan sebagainya. Dengan demikian adanya perbedaan konfigurasi sosial di satu pihak akan tetapi dapat menumbuhkan integrasi di pihak lain.

Membangun Ketahanan Keluarga
Keluarga adalah merupakan persoalan yang sangat strategis dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena keluarga adalah berfungsi sebagai tempat seorang anak melakukan proses imitasi yaitu mencontoh tradisi dalam keluarga sebagai bekal untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, manakala pembinaan keluarga ini tidak tepat akan berdampak pada lahirnya manusia baru yang tidak memperoleh bekal yang cukup dari keluarga dan akhirnya ia mengidentifikasikan dirinya dengan perkembangan yang terjadi dilingkungannya. Pada saat itulah para anggota keluarga tidak memiliki orientasi yang jelas kemana arah dan tujuan dari kehidupannya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali masyarakat secara bersama membangun ketahanan keluarga. Yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang di satu sisi teguh berpegang kepada jati dirinya sementara di sisi lain bersikap proaktif terhadap perubahan atau dalam bahasa pesantrennya adalah kemampuan memelihara tradisi lama yang masih baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik lagi (al muhafazah âalal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah).
Langkah untuk menuju kepada pembangunan ketahanan keluarga ini diawali dengan upaya memperkecil angka nominal keluarga dan meningkatkan mutu dari anggota keluarga. Dengan kecilnya jumlah anggota keluarga maka anggota keluarga lebih memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sebaliknya jumlah anggota keluarga yang besar akan mempersulit anggota keluarga untuk melakukan kompetisi dengan lingkungannya. Karena keluarga tersebut hanya akan berputar-putar mempersoalkan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan sementara keluarga yang lebih berkualitas telah meningkat cara pandangnya yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Struktur keluarga dengan jumlah yang besar hanya akan cocok dengan kondisi masyarakat pra agraris yaitu kehidupan yang mengandalkan kegiatan berburu dan menangkap ikan dan masyarakatnya diikat oleh struktur kesukuan. Dengan terjadinya proses masyarakat memasuki fase transformasi kedua yaitu agraris, maka keluarga yang hanya mengandalkan jumlah anggota yang besar tidak lagi menjadi ukuran keberhasilan sebuah keluarga. Lebih-lebih lagi, setelah kehidupan masyarakat memasuki fase ketiga dan keempat yaitu industri dan informasi yang sangat diperlukan adalah kemampuan daya saing. Oleh karena itu, dalam kondisi masyarakat kita sekarang ini tidak terelakkan lagi bahwa kita memasuki era kompetisi baik regional maupun global, maka jumlah nominal jumlah anggota keluarga yang besar tidak lagi menentukan karena akan dikalahkan oleh jumlah yang kecil namun mampu memberi nilai tambah terhadap barang-barang yang dihasilkannya.
Harus disadari bahwa masyarakat kita di lapisan akar rumput dan juga kemungkinan di lapisan menengah, masih memiliki kesan bahwa strategi memperkecil angka pertumbuhan penduduk dan TFR dapat merugikan perkembangan kependudukan kita di masa depan karena dalam pandangan mereka pertarungan pada masa depan dilakukan secara fisik. Padahal pertarungan di dunia maya (virtual reality) ditentukan oleh kemampuan otak manusia. Untuk itu kepada semua tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah hendaknya tidak jemu-jemu untuk menyadarkan masyarakat perlunya SDM berkualitas pada tahun 2015 untuk mengejar kemajuan yang telah diraih oleh bangsa-bangsa lain.
Keluarga pada masa depan tentunya tidak lagi memadai apabila pola pengelolaannya masih seperti yang sudah berjalan pada masa lalu. Hal ini disebabkan karena tantangan yang akan dihadapinya mengalami perubahan dari masa yang lalu. Oleh karena itu, agar keluarga pada masa depan tetap terpelihara keberadaannya selayaknya ia merancang pola baru sebagai bentuk rekayasa intervensi untuk mengdahapi masa depan itu. Bentuk rekayasa intervensi itu dapat dikemukakan sebagai berikut.
Pertama, keluarga hendaklah dibentuk dengan pola yang simetris (symmetrical family) yaitu suatu bentuk keluarga yang berpijak pada prinsip kesetaraan dengan tiga pilar utamanya yaitu keadilan, persamaan dan persaudaraan. Seorang suami sebagai kepala keluarga tidak bertindak secara otoriter akan tetapi mengembangkan sistim demokrasi di dalam kepemimpinan keluarga. Demikian juga, seorang isteri memberikan perannya tidak hanya memfungsikan dirinya sebagai reproduksi biologis akan tetapi memberikan keteladanan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tumbuh sebagai manusia yang dinamis, kreatif dan inovatif. Kelemahan masyarakat kita antara lain adalah karena ditumbuhkannya sikap otoriter dengan menciptakan suasana perasaan bersalah (guilty feeling) kepada putera puterinya manakala mereka mengalami kegagalan. Padahal kegagalan pada dasarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Akibatnya anak-anak yang keluar ke masyarakat kurang memiliki keberanian dalam melakukan eksperimen karena takut salah. Padahal kemajuan dunia barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah diawali oleh karakter masyarakat yang gemar melakukan eksperimen yang kemudian menghasilkan berbagai teori dan penemuan baru.
Kedua, keluarga adalah tempat pertama pembentukan sikap disiplin baik terhadap diri sendiri, lingkungan maupun kepada Tuhannya. Terbentuknya sikap berdisiplin ini ditentukan oleh adanya aturan sistim yang jelas di dalam keluarga. Kepala keluarga baik ayah maupun ibu hendaklah dapat menunjukkan batas-batas yang jelas dari perbuatan yang baik dan buruk. Untuk mendukung terwujudnya perbuatan yang baik dan terhindarnya anggota eluarga dari perbuatan yang buruk, maka kepala keluarga hendaklah menetapkan tindakan untuk mendukung tujuan tersebut yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap orang yang berprestasi (reward) dan memberikan hukuman kepada yang melanggar aturan (punishment) tanpa kecuali. Secara labat laun, ketegasan terhadap disiplin ini akan dibawa oleh anak-anak ke dalam lingkungan pergaulannya dan dalam akumulasi yang lebih besar membentuk gugusan manusia yang konsisten terhadap disiplin. Sebuah bangsa hanya akan bisa meraih kemajuannya manakala keluarga-keluarganya telah berhasil membudayakan disiplin. Dapat diperkirakan betapa besar hasil yang diperoleh bangsa ini dengan disiplin yaitu anggaran belanja pembangunan yang semakin berdaya guna dan berhasil guna karena didukung oleh adanya kendali internal di dalam diri setiap pribadi. Lebih dari itu, adanya disiplin ini akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat di dalam masyarakat. Maka bermunculanlah tenaga-tenaga yang memiliki kecerdasan dan profesionalitas untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat.
Ketiga, keluarga hendaklah membuang jauh-jauh sikap feodalisme karena sikap ini akan sangat merugikan perkembangan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Pengaruh terpenting dari akar feodalisme ini adalah terjadinya kemacetan untuk mengejar prestasi (achieved status) karena seseorang hanya akan dihargai dengan melihat status masa lalunya (ascribed status). Kultur feodalisme ini mendorong setiap orang untuk mengejar status sekalipun hanya bersifat simbolik. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita sekarang ini yaitu terjadinya perlombaan untuk mengejar gelar akademi tanpa bersusah payah untuk belajar di perguruan tinggi. Akibatnya seseorang yang telah meraih gelar akademi tanpa pernah memberikan pertanggungjawaban keilmuan secara akademis pada akhirnya akan merusak sistim pendidikan kita. Karena yang dikejar bukan lagi kualitas kelimuan akan tetapi telah bergeser kepada lambang status sosial dan dengan lambang status itu dapat dilakukan jalan pintas untuk meraih suatu keinginan. Itulah sebabnya yang menjadikan pendidikan kita belum menghasilkan manusia-manusia profesional. Sekalipun bangsa ini telah meraih kemerdekaannya secara politis dari kolonial 58 tahun yang lalu, akan tetapi kemerdekaan secara spritual belum berhasil kita peroleh yang ditandai oleh masih kuatnya akar feodalisme membelenggu pola berpikir masyarakat.
Keempat, ketahanan keluarga dapat terbentuk melalui semangat otonomi dan independensi kepribadian sehingga setiap anak akan mengandalkan kemampuan dirinya bukan dengan menumpang kepada kemampuan orang lain. Sikap otonomi dan independensi ini akan melahirkan semangat kewirausahaan (entrepereneurship) yaitu setiap anggota keluarga berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri dan melepaskan dirinya dari beban orang lain. Dengan demikian, masing-masing anggota keluarga mengembangkan etos kerjanya sendiri sehingga bermunculanlah berbagai lapangan kerja yang menyumbangkan pendapatan bagi keluarga dan kemudian akan berdampak luas bagi pembangunan negara.
Kelima, ketahanan keluarga dapat diperoleh melalui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga sehingga angka pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam kaitan itulah masyarakat miskin secara bertahap dapat diangkat melalui upaya penuntunan dan pemberian modal kerja yang diatur secara bergulir. Karena pada akhirnya masyarakat sendirilah yang harus menutupi keperluan dirinya termasuk membiayai keperluan penyediaan alat kontrasepsi yang selama ini telah disubsidi melalui APBN.

Kesinambungan Program KB Nasional
Dengan mengacu kepada sistim sentralisasi yang kita alami selama lebih kurang tiga dekade, maka pelaksanaan KB telah dirancang secara nasional sehingga kreatifitas daerah tidak terlalu menonjol karena umumnya hanya mengandalkan arahan dari pemerintah pusat. Namun di era otonomi daerah, sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999, terjadinya pergeseran gerakan pembangunan daerah dari otoritas pusat kepada daerah. Dari sudut pengamatan di lapangan, visi tentang program KB ini belum memperoleh keseragaman pada masing-masing daerah kabupaten/kota. Bahkan masih terkesan adanya kekurang seriusan dalam mengintegrasikan program KB terhadap pembangunan kabupaten/kota. Padahal visi pembangunan di daerah kabupaten/kota hendaknya berpatokan kepada perkembangan demografis dan sosiologis. Apabila tidak, maka program pembangunan itu tidak akan sinkron dengan persoalan-persoalan kependudukan yang harus ditangani secara efektif. Sebagai contoh, sekalipun prediksi semula pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara adalah 12,5 juta jiwa akan tetapi menurut sensus 2000 jumlah penduduk itu adalah 11,5 juta jiwa, namun pertumbuhan akan tetap terjadi dan tentunya akan menyedot berbagai prestasi pembangunan yang dihasilkan (Executive Summary: hal. 3). Belum lagi kota-kota besar seperti Medan akan terus menghadapi pertumbuhan angka urbanisasi yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan antara lain gangguan keamanan, dsiplin masyarakat, rentannya gangguan kesehatan, meningkatnya angka pencari kerja, semakin bervariasinya berbagai penyakit sosial, rendahnya kesadaran moral dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai satu langkah menekan laju angka urbanisasi, maka Pemerintah Kabupaten hendaknya dapat merancang program urbanisasi desa sehingga orang-orang desa tidak lagi tertarik ke kota.
Oleh karena itu, salah satu upaya mengatasi persoalan pertumbuhan kependudukan ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih mengintegrasikan program pembangunan dengan program KB Nasional ini melalui pemantapan kelembagaan BKKBN di daerah masing-masing. Sehingga kehadiran institusi BKKBN tidak hanya dipandang sebagai pelengkap saja akan tetapi sebagai panduan untuk penataan dan perencanaan pembangunan. Persoalannya masih terdapat
lembaga pemerintahan kabupaten/kota yang belum melakukan upaya pembentukan kelembagaan secara utuh. Padahal, adanya gagasan pemerintah untuk menganugerahkan penghargaan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi berupa Manggala Karya Kencana pada dasarnya dimaksudkan sebagai pendorong terjadinya institusionalisasi program KB dalam program pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Sehingga program KB bukan lagi menjadi monopoli pajabat BKKBN semata akan tetapi telah menjadi kepedulian secara integral program pembangunan di setiap daerah. Dengan tersedianya database yang berbasis data mikro yang dimiliki oleh BKKBN maka hal itu merupakan aset pemerintah dalam pengelolaan kependudukan di daerah. Dan ini mestinya semua instansi di daerah merasa penting untuk memiliki data ini dan merasa terpanggil untuk mensinkronkannya dengan perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Sehingga dana dan perencanaan pembangunan akan semakin efektif dan efisien ke depan. Apabila selama ini pembiayaan pembangunan KB bertumpu pada APBN dan bantuan luar negeri dari pusat akan tetapi dengan semangat otonomi daerah maka diharapkan akan terbentuk lembaga otonom program KB di daerah. Untuk pembiayaan program KB di daerah maka diharapkan pihak ekskutif maupun legislatif bekerjasama mengantisipasinya guna mengambil keputusan yang tepat.
Langkah berikutnya adalah perlunya dilakukan upaya untuk mendorong tumbuhnya kesadaran internal masyarakat tentang perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan ketahanan keluarga yaitu dengan mengaktifkan tokoh-tokoh primus interpares agar merekalah yang terus mengkampanyekan perlunya pembinaan ketahanan keluarga ini di tengah arus perkembangan modernisasi. Selama ini terdapat kesan bahwa terjadinya kemunduran yang sangat kentara terhadap peranan tokoh-tokoh tradisional ini dengan munculnya lembaga-lembaga birokrasi. Akhirnya, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan ide-ide pembangunan ke tingkat akar rumput karena bahasa yang digunakan pejabat birokrasi tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat yang berada di lapisan akar rumput.
Program pelaksanaan KB pada dasarnya tidaklah bertumpu pada penurunan angka pertumbuhan penduduk semata akan tetapi bertujuan pada peningkatan kualitas SDM agar sejahtera lahir dan batin karena bangsa ini dituntut untuk terus memelihara eksistensi dirinya dan memiliki derajat yang setara dengan bangsa-bangsa lain sebagaimana yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini pada masa yang lalu. Untuk itu, maka perlu terus dibina ketahanan moral masyarakat sehingga tidak larut dengan perubahan sosial pada era persaingan global ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


N a m a : Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis
N I P : 150 178 163
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasir Lancat Baru, 19 Oktober 1947
Pekerjaan : Guru Besar IAIN Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara
J a b a t a n : Kepala Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara
A l a m a t : Jl. Ambai No. 27 A Medan 20222.
Telp. (061) 662 3757


Riwayat Pendidikan
1. Sekolah Rakyat di Sibuhuan Tapanuli Selatan
2. Pondok Pesantren TPI Al Mukhtariyah Sei Dua Portibi Tapanuli Selatan
3. Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin UNUSU Padangdisimpuan
4. Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya
5. Program Pasca Sarjana (S2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Program Doktor (S3) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta


Kegiatan Kemasyarakatan
1. Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Sumatera Utara
2. Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara
3. Ketua III Ikatan Sosiologi Indonesia Cabang Medan Sekitarnya
4. Ketua Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Medan
5. Ketua Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA) Propinsi Sumatera
Utara
6. Anggota DPRD Kotamadya Medan (1997-1999)
7. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi
Sumatera Utara.
8. Pembina Pondok Pesantren Robitoh Istiqomah Pasar Huristak Kecamatan Huristak
Kabupaten Tapanuli Selatan
9. Menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Ibu Kepala BKKBN Pusat
pada tanggal 22 Juli di Parapat




JudulInggris

 

IsiInggris

 

Kategori

BkkbN

TanggalArtikel

4/4/2008

Attachments

Created at 5/22/2012 5:17 PM by BKKBN\spAdmin
Last modified at 5/22/2012 5:17 PM by BKKBN\spAdmin