KB Pasca Persalinan, Wujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkualitas

(Kisaran, 05/12/2019)

Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan masih perlu menjadi fokus perhatian. Data SUPAS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa angka kematian ibu berada diangka 305/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka kematian bayi berada pada 15/1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain dikawasan ASEAN.

 

Salah satu faktor penyumbang dampak peningkatan angka kematian ibu dan anak adalah resiko akibat kehamilan 4 Terlalu: Terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan yang sebenarnya dapat diminimalkan dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Kematian Ibu dan Anak yang tinggi membuat derajat kesehatan menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi secepatnya.

 

Keluarga Berencana memiliki kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Saat ini, pelayanan keluarga Berencana difokuskan pada penggunaan Metode Kontrsepsi Jangka Panjang (MKJP) dan dilaksanakan segera setelah proses bersalin dengan tujuan  membantu keluarga menciptakan jarak yang ideal antarkehamilan. Dengan pengaturan jarak antarkehamilan yang baik, ibu akan mempunyai waktu yang cukup untuk memulihkan kesehatannya setelah hamil dan melahirkan. Bayi juga memiliki kesempatan yang baik untuk mendapatkan ASI eksklusif pada enam bulan pertama, meneruskan ASI hingga dua tahun bersama dengan pemberian makanan pendamping ASI, serta tumbuh dan berkembang secara optimal.

 

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) saat ini dimotori langsung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Demi mewujudkan pelayanan KB yang maksimal dan dirasakan diseluruh tingkatan wilayah maka BKKBN bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan, organisasi profesi (POGI, IDI dan IBI), serta JHPIEGO Pilihanku melaksanakan pelatihan KBPP bagi dokter dan bidan dengan tujuan meningkatkan kapasitas kesehatan bagi tenaga kesehatan yang melayani KBPP di Fasilitas Kesehatan.

 

BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi terus berkoordinasi untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui KBPP. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2015-2017 memilki 3 pusat pelatihan KBPP yakni di Kota Medan, RSU Pirngadi, Kabupaten Deli Serdang, RSUD Deli Serdang dan Kabupaten Asahan, RSUD H. Abdul Manan Simatupang. RSUD Abdul Manan Simatupang telah melatih pelatih (ToT) Replikasi BKKBN sebanyak 8 Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2019.

 

dr. Aries Misrawany, M.Ked (OG), Sp.OG sebagai salah satu dokter Obygn sekaligus Mentor KBPP di RSUD Abdul Manan Simatupang, Kisaran mengatakan bahwa KBPP menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) memilki kelebihan yakni tidak mengganggu kualitas dan produksi ASI bagi ibu dan juga tidak mengganggu kesuburannya. dr. Aries juga menambahkan bahwa KBPP adalah solusi bagi ibu untuk dapat fokus dalam merawat anaknya sehingga kebutuhan gizi anak tetap terpantau untuk menghindari kondisi stunting pada anak sehingga keluarga berkualitas dapat diwujudkan. “Selama pelaksanaan KBPP tidak pernah ada kegagalan dalam proses pemasangan atau kami mendapatkan keluhan dari pasien, ini menunjukkan bahwa KBPP aman bagi Ibu. Pilihan metode kontrasepsi juga kami serahkan kepada calon ibu yang akan ber-KB untuk didiskusikan dengan suami sesuai dengan pilihan dan kesepakatan,” tutupnya.

 

Di lain sisi, dr. Binsar Sitanggang, Sp. OG, salah satu dokter mentor KBPP di RSUD Abdul Manan Simatupang, Kisaran menyatakan bahwa KBPP memiliki peran yang besar dalam menjarangkan usia kehamilan sehingga ibu dapat pulih secara total dari kondisi setelah melahirkan dan bisa merencanakan kehamilan berikutnya. Selain itu terdapat banyak kasus kompilasi kehamilan, diantaranya kondisi 4T, “Terlalu Muda, Terlalu Banyak, Terlalu Rapat dan Terlalu Tua” yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. “Saat ini kami terus berupaya sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang KBPP melalui konseling berimbang dengan serangkaian konsultasi berkesinambungan selama masa kehamilan tentang pilihan metode kontrasepsi yang aman digunakan setelah melahirkan dan dikaitkan dengan kondisi medis ibu yang akan melahirkan serta informasi terkait efek samping dari program KB yang saat ini banyak masyarakat yang salah dalam memahaminya”, ungkapnya.

 

“Sejauh ini kontribusi dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara tetap kami rasakan melalui serangkaian pelatihan KBPP kepada tenaga medis sehingga kapasitas tenaga medis dalam pelaksanaan KBPP semakin baik  dan juga menjamin serta memantau distribusi alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan. Kami juga bersyukur bahwa manajemen Rumah Sakit mendukung penuh KBPP tetap dijalankan di rumah sakit ini. Program KBPP ini adalah program strategis untuk mengangkat derajat kesehatan terutama kesehatan Ibu dan Anak maka tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri, butuh koordinasi terintegrasi dari Pemerintah daerah, BKKBN dan OPD terkait keberlangsungan program ini,” tutupnya.

 

“SDM Unggul Indonesia Maju” adalah harapan besar yang dapat diwujudkan salah satunya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan wilayah tak terkecuali peningkatan pelayanan kesehatan melalui Program Keluarga Berencana. Untuk itu, komitmen dari setiap pihak sebagai pembuat kebijakan dan eksekutor di lapangan penting digalakkan kembali, agar program KBPP dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.